Kisah Pemilu Tahun 2014

Pelajaran Pelik Tentang Persatuan dan Kesatuan di Pemilu 2014

Politik adalah Perang Tanpa Pertumpahan Darah, (Mao Zedong, Politikus dari Tiongkok, 1893 – 1976) 

Pemilu (pemilihan umum) 2014 membuat rakyat Indonesia seperti terbelah menjadi dua, dikarenakan hanya ada dua calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung antara Prabowo Subinto – Hata Rajasa (nomor 1) dan Joko Widodo – Jusuf Kalla (nomor 2). Pemilu pada waktu itu merupakan hari – hari yang berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua fitnah, cacian, makian dan gunjingan ada disitu, namun juga ada strategi untuk memenangkan masing – masing calon. Namun satu hal yang kita ingat, pada waktu itu tidak ada masalah yang berat yang terjadi  Semua berkat kesadaran rakyat Indonesia akan keamanan dan perdamain dan Pemerintah pada waktu itu melalui TNI-POLRI sudah memberikan jaminan keamanan dan ketertiban.

 

The battle continues

Alhasil,  pada waktu itu juga terjadi perbedaan siapa yang jadi pemenang dalam pemilihan Presiden – Wakil Presiden. namun semua bisa diselesaikan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dan akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan calon nomor 2 (Joko Widodo – Jusuf Kala) sukses memenangi pemilu Presiden tahun 2014.

But the battle is continues. Mereka yang kalah (partai pendukung calon presiden nomor 1) membuat koalisi dengan nama, Koalisi Merah Putih - KMP terdiri dari: GOLKAR, GERINDA, DEMOKRAT, PKS, PPP, PAN dan langsung menyapu habis kursi penting di parlemen/legislatif (Dewan Rakyat Indonesia (DPR) dan Majelis Permusyaratan Indonesia (MPR) karena mereka menang dalam pemilihan calon anggota legislatif (KMP dengan 314 anggota dari total 560 anggota dewan). Kemudian terjadilahkegaduhan - kegaduhan hingga partai pendukung presiden nomor 2 (Joko Widodo – Jusuf Kalla) membuat Koalisi Indonesia Hebat disingkat KIH terdiri dari PDIP, NASDEN, PKB, PKPI dan HANURA untuk menandingi KMP, untuk meminta “haknya“ sebagai sesama anggota legislatif akan posisi – posisi penting di dewan (KIH hanya dengan 246 anggota). Mereka punya alasan sendiri – sendiri, yang menguasai legeslatif (KMP) mengatakan sebagai penyeimbang dengan Pemerintah (eksekutif), sedang KIH pastinya agar kebijakan – kebijakan eksekutif bisa dijalankan dengan baik. Dan benar saja tidak ada satupun dari anggota – anggota KMP yang masuk dalam susunan Pemerintahan (eksekutif) baik sebagai struktur di kabinet atau organisasi - organisasi di bawahnya. Sesuai keinginan masing – masing koalisi.

Hanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang terlihat sunyi setelah bersama dengan KMP memenangkan perang melawan KIH dalam memperebutkan pimpinan MPR dan menempatkan salah satu anggotanya sebagai pemimpin MPR (Oesman Sapta Odang) dalam pemilihan pemimpin MPR 2014.

Ketidakpuasan pasti ada tapi jangan sampai adu jotos, yaa walau hampir terjadi di Indonesia sewaktu pemilihan pemimpin DPR dan MPR di tahun 2014. Kasihan rakyat yang sudah memilih, jangan mereka sampai menyesal.

 

The never ending story

Umumnya semua partai – partai yang tergabung KIH dan KMP pada tahun 2014/2015 sesudah pemilu 2014 mengadakan konggres/muktamar untuk memilih ketua umum yang baru dan mengevaluasi kinerja sebelumnya. Disinilah mulai timbul gemericik dari masing – masing partai yang akan melaksanakan konggres, termasuk dari PPP dan GOLKAR dari koalisi KMP, masalah yang timbul adalah ketidakpuasan akibat kegagalan pada pemilu yang lalu (2014).

Masalah kemudian membesar setelah tidak ditemukan jalan keluarnya, walau sudah melalui mahkamah partai yang merupakan alat tertinggi untuk menyelesaikan konflik di tubuh parpol, yang lebih menarik adalah faksi di tubuh dari PPP dan GOLKAR yang mengiginkan agar mereka (PPP dan GOLKAR) pindah haluan ke dari KMP ke KIH. Adalah GOLKAR  hasil mukernas Ancol dan PPP hasil muktamar Surabaya yang menginginkannya. Alasannya dari pihak PPP hasil muktamar Surabaya, salah satunya, PPP harus bersama dengan pemimpin (umaro) bersama untuk membangun bangsa, ini sesuai dengan amanat sesepuh Ulama kharismatik dari Sarang, Jawa Tengah, KH Ma'moen Zubair. Sedangkan GOLKAR hasil mukernas Ancol adalah ketidakpuasannya karena salah satunya “dijegal” dengan mempercepat Munaslub 2015 dalam pemilihan ketua umum GOLKAR. Gemericik  ini disambut hangat oleh KIH sebagai koalisi pendukung pemerintah, logikanya kalau GOLKAR dan PPP bergabung dengan KIH pasti akan memperkuat legitamasi terutama suara mereka di parlemen untuk megamankan kebijakan – kebijakan pemerintah.

Sewaktu PPP hasil muktamar Surabaya mengadakan muktamar di Surabaya tidak lama kemudian langsung diacc oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly sedangkan PPP hasil muktamar Jakarta yang sebelumnya juga mengadakan muktamar di Jakarta, tidak. Lalu bagaimana dengan GOLKAR?, setali tiga uang, GOLKAR hasil mukernas Ancol tidak lama juga diacc oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly sedangkan konggres GOLKAR di Bali, tidak. Orang tidak berpikir lama untuk mengetahui ada apa?.

Di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai usaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini, akhirnya  kubu konggres GOLKAR di Bali dan PPP hasil muktamar Jakarta bisa memenangkan masalah dualisme kepengurusan mereka di masing – masing parpol, namun pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly belum juga menarik surat pengesahannya terhadap kubu GOLKAR hasil mukernas Ancol dan PPP hasil muktamar Surabaya, karena menurut mereka masih ada banding di pengadilan.

Masalah ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, walaupun waktu itu Pilkada Desember 2015 sudah di depan mata yang menuntut semua parpol bersiap diri menghadapinya. Dan segala usaha (islah) yang sudah dijalankan tetap saja hasilnya hambar, dan  walaupun orang sekaliber Wapres Jusuf Kala turun tangan langsung, tetap saja hasilnya tidak beda jauh, ini terbukti pada pertemuan Rapimnas VIII di Jakarta yang digagas kubu konggres GOLKAR Bali sesudah islah antara ARB dengan Agung Laksono, Agung Laksono tidak datang, hanya Priyo Budi Santoso yang datang. Yang paling parah adalah PPP dari running text di sebuah televisi berita menjelaskan, sudah melempar handuk tanda menyerah dengan menyatakan, “kami menitipkan kader kami ke GERINDA”, dalam menghadapi Pilkada Desember 2015, kata kubu Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, mengingat akan panjangnya jalur hukum yang akan ditempuh masing – masing pihak.. Perang ini sudah meminta dua korban, GOLKAR dan PPP, Kesemuannya dimulai pada pemilu 2014, usaha dua kubu partai politik (KIH-KMP) untuk memperebutkan kepercayaan masyarakat, yang masyarakatnya sekarang  sudah tidak peduli lagi dengan isu ini, karena sekarang yang terpenting adalah kesejahteraan dan keadilan mereka terjamin, dan berilah contoh yang baik tentang bagaimana cara bernegara.

Ada baiknya kita menengok ke belakang waktu itu, Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu berkata, ”selama masih ada KIH dan KMP, DPR akan terus bermusuhan”, namun kita masih bisa berharap dengan Pramono Anung tokoh KIH, setelah menyepakati perjanjian damai antara KIH – KMP (15/11/2015) yang diharapkan sebagai perjanjian terakhir guna mengakhiri perpecahan di DPR, mengatakan,”Setelah ini kita tidak ada lagi KMP dan KIH, yang ada yaitu DPR untuk Indonesia,

 

Rasa Lama

Dalam pemilu tahun depan 2019 nanti ,apa akan ada lagi pertarungan – pertarungan seperti itu lagi seperti pemilu tahun 2014 (antara KIH – KMP)?, mengingat suasana menjelang pemilu 2019 sudah mulai terasa hangat, apalagi pemilu 2019 hanya akan diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) yang Capres – capres-nya orangnya itu – itu saja, dan yang cukup menarik adalah dua kelompok – partai pendukung yang sebagian besar juga itu – itu juga. Jadi Allahu A’lam

Firdaus Ahmadi

Redaksi Jurnal Ilmiah ST Banten | sabhawana.info | stkipbanten.ac.id | sekolahtinggiteknologibanten.ac.id


Komentar

Kode Acak

*Ket : Masukkan kode di atas sesuai tulisan, perhatikan huruf dan angka