Penetapan Paslon Pemenang Tunggu Ada Tidaknya Sengketa

http://kpu.go.id/index.php/post/read/2018/6262/Penetapan-Paslon-Pemenang-Tunggu-Ada-Tidaknya-Sengketa

Jakarta, kpu.go.id – Hasil rekapitulasi pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 telah selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disejumlah kabupaten/kota maupun provinsi. Perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon) pun sudah mulai terlihat.

Meski demikian, KPU tidak dapat serta merta melaksanakan penetapan pemenang. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 1 Tahun 2017 yang diubah dalam PKPU 2 Tahun 2018, penetapan pemenang dilakukan tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi, namun dapat berubah oleh ada tidaknya sengketa yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan, terkait hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan tersebut. “Ada waktu 3x24 jam kalau ada yang berkeberatan atas penetapan KPU maka penetapan pasangan calon terpilih akan menunggu putusan sengketa MK,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers di Media Center KPU Minggu (8/7/2018).

Hal berbeda menurut Arief apabila disatu daerah penyelenggara pilkada tidak ada pihak yang berkeberatan dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU. Maka sesuai normalnya tahapan, penetapan pemenang akan dilakukan tiga hari pasca KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. “Setelah tiga hari KPU akan menetapkan paslon terpilih,” tambah Arief.

Sebagaimana diketahui ada ruang bagi pihak yang keberatan dengan hasil pilkada mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan syarat gugatan diajukan oleh pihak yang berkaitan langsung dengan proses pilkada. Syarat yang tertuang didalam Pasal 158 Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 juga mengatur tentang syarat gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di MK yang dapat ditangani. . Didalam Peraturan MK (PMK) telah mengatur batasan gugatan Ditentukan oleh selisih antara pemenang dengan pihak yang mengajukan gugatan. Untuk kab/kota dengan penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa maka persentase yang harus dipenuhi 2 persen, untuk yang berpenduduk 250-500 ribu jiwa maka persentase 1,5 persen. Adapun untuk kab/kota dengan penduduk 500 ribu-1 juta jiwa persentase 1 persen dan untuk diatas 1 juta jiwa persentase 0,5 persen. Hal yang sama juga berlaku untuk pilkada tingkat provinsi dimana besarnya selisih ditentukan oleh banyaknya penduduk diwilayah tersebut. (hupmas kpu dianR-Arf/foto dosen/ed diR)

 

Komentar

Kode Acak

*Ket : Masukkan kode di atas sesuai tulisan, perhatikan huruf dan angka